Rabu, 21 Juli 2010

POLITIK INDONESIA : ISLAM DAN NASIONALISME

 • penulis: sabaruddin tambora


Memperbincangkan tentang Islam dan politik di Indonesia, ada baiknya untuk menengok kembali sejenak pandangan Ziilfirdaus Adnan sebagai bahan perbandingan. Dalam konferensi tentang “State and Civil Society” yang diselengggarakan di Monash University, Australia, pada tahun 1988 silam, Zifirdaus Adnan dari Griffith University yang pernah menjadi pengajar Bahasa Indonesia di Point Cook Military Academy di Melbourne, Australia, menyajikan makalah yang berjudul “Islamic Religion : Yes, Islamic (Policital) Ideology: No!: Islam and The State in Indonesia”. Melalui makalah tersebut Adnan mengusulkan alternatif bagi pendekatan dikotomis santri abangan yang selama ini digunakan oleh para pengamat dalam kajian mereka tentang Islam di Indonesia. Dalam hal hubungan antara Islam dan Negara, Adnan membedakan orang Indonesia dalam dua kelompok besar. Pertama, mereka yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara – baik dalam bentuk Negara Islam, Islam sebagai agama Negara, atau Negara yang memberlakukan ajaran Islam. Kedua, mereka yang menentang kaitan antara Islam dan Negara dalam bentuk apapun.
Termasuk dalam kategori pertama adalah berbagai kelompok dari yang paling moderat hingga yang paling radikal, yang berjuang untuk mewujudkan kaitan kaitan formal antara Islam dan Negara Sedangkan kategori kedua, terdiri dari orang-orang Islam yang saleh maupun nominal, ditambah kalangan Kristen dan Katolik serta kalangan non Islam lainnya.
Menurut Adnan, persaigan antara kedua kelompok inilah yang mewarnai percaturan politik antara Islam dan Negara di Indonesia selama ini. Hingga dicanangkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, kelompok yang pertama memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara disatu pihak, sedangkan kelompok kedua yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara pada pihak lainnya. Era orde baru diwarnai pula oleh kompetisi antara dua kelompok ini, yang berujung pada kekalahan total kelompok pertama,
Kritik dan analisis yang diajukan Adnan memang benar, yakni bahwa penggunaan pendekatan santri-abangan untuk memahami fenomena Islam di Indonesia cenderung pada penyederhanaan masalah yang berlebihan. Namun, alternatnatif yang Adnan ajukan ternyata membawa kita juga pada penyederhanaan masalah yang dalam bentuk lain juga berlebihan. Dikotomisasi antara yang pro dan anti tidak dapat member penjelasan yang memuaskan, misalnya mengenai perbedaan antara golongan Islam modernis dan tradisionil yang hampir selalu memberi respon berbeda terhadap kebijakan-kebijakan Negara. Selain itu, sejauh yang menyangkut pancasila, tidak lama setelah meletusnya G30-S/PKI pada tahun 1965, seluruh organisasi Islam berama hampir semua partai non-komunis bergabung dalam front Pancasila – sebuah front persatuan untuk mengganyang PKI beserta segenap organisasi pendukungnya. Ketua front Pancasila saat itu adalah Subhan Z.E, seorang tokoh NU, yang jika dilihat dari perspektif yang diajukan Adnan tentu saja termasuk dalam kelompok Islam.
Apapun yang dikatakan Adnan, sebagian adalah fakta namun sebagian lagi menjadi bahan diskusi tentang sejarah peranan penting ulama dalam percaturan politik Indonesia ; dahulu, kini dan masa akan datang.
Politik Ulama
Secara sosiologis di lingkungan masyarakat Islam, khususnya di lingkungan masyarakat santri, ulama mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka menjadi pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Dalam perspektif keagamaan, ulama dianggap sebagai “war’asyah al-anbiyaa”, pengganti nabi untuk meneruskan tugas dam fungsinya di dalam risalah kenabian dihadapan umat manusia. Ulama ditempatkan pada posisi hirarki social yang tinggi dalam komunitas muslim. Seperti yang pernah ditulis oleh Saletore (Ulama, LP3ES, 1983), bahwa pada abad pertengahan masyarakat Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada ulama karena kemampuan pengetahuan keagamaannya. Selanjutnya, menurut Greertz, betapapun dalam urusan keagamaan dan kepemimpinan peran ulama sangat menonjol, namun dalam urusan politik ulama tidak memilki pengalaman apa-apa. Pendapat yang hamper senada juga dikemukakan oleh Deliah Noer, bahwa dalam konteks politik ulama lebih banyak menyerahkan kepada kalangan adapt dan priyai.
Namun, apa yang dikemukakan oleh Noer atau Greertz di atas, tampaknya tidak sepenuhnya didukung oleh fakta sejarah. Tesis di atas setidak-tidaknya menafikan beberapa fakta sejarah yang menunjukkan keterlibatan ulama dalam berbagai pemberontakan kedaerahan dalam melawan penjajah. Pemberontakan petani Banten (1888), peristiwa Nyi Aciah (1870 – 1871), gerakan Amat Ngasiah dan gerakan Kobra (1871), di daerah Sulawesi dan Kalimantan serta Sumatra dan lain sebagainya, hamper semua gerakan dipimpin oleh para ulama atau setidak-tidaknya guru ngaji atau haji. Bahkan, Nurcholis Majid menyebut, dihampir semua perlawanan menentang penjajah, yang paling banyak tewas adalah para santri dan kiyai. Artinya, para ulama mempunyai peran cukup penting dalam melawan penjajah. Seiring dengan fakta sejarah di atas, Zamakhsyari Dhofier dan Hiroko Horikoshi tidak sependapat dengan gamaran kyai yang dipaparkan oleh Geertz dan Noer. Bagi Dhofier, apa yang digambarkan kedua ilmuwan tersebut kurang memahami secara tepat arti ulama dan kaum tradisional. Baik Horikoshi maupun Dhofier sama-sama berpendapat bahwa para ulama mempunyai peran yang cukup besar dalam masalah politik.
Terlepas dari perdebatan peran politik ulama di atas, kiranya tidak ada satupun babakan sejarah dalam percaturan politik di Indonesia tanpa keterlibatan peran politik ulama. betapapun kadar keterlibatannya tidak sama dan kelompok yang mewakilinya berbeda. Hanya saja dalam dalam setiap keterlibatan ulama pada proses politik di Indonesia, aktualisasi peran mereka selalu naik turun ; sejalan dengan peta perjalanan politik Islam, dan atau seberapa besar posisi tawar ulama dalam komunikasi politik dengan seluruh kekuatan partai politik, Apapun definisi definisi politik yang diberikan, apakah aktivitas untuk mempengaruhi pusat pembuatan dan pelaksanaan keputusan, mempertahankan ataupun memperebutkan kekuasaan, sejarah mencatat bahwa ulama selalu terlibat di dalamnya.
Deideologisasi dan Deferensiasi Politik
Aktivitas politik ulama dapat dilihat dalam berbagai fase, dimulai ketika dahulu mereka memimpin rakyatnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, terlibat dalam upaya membangun sebuah negara yang memiliki kaitan formal dengan Islam dan atau Negara berdasarkan Islam, mempengaruhi keputusan politik. Serta ikut berkampanye dan menjadi calon legislatif. Yang menarik dicermati ketika melihat realitas politk saat ini, tampak adanya pergeseran peran politik ulama baik dalam perspektif hubungan Islam terhadap Negara amupun dalam pengertian bentuk dan cara mengartikulasikan kepentingan umat. Bahkan afiliaso politik ulama ataupun parpol Islam belakangan ini menunjukkan fenomena menarik terkait komunikasi dan koalisi politik lintas parpol cenderung tidak lagi dihambat oleh sekat-sekat ideologis. Ulama dan segenap kekuatan politik Islam tampak telah ter-deferensiasi dalam berbagai bentuk motovasi dan kepentingan yang terbagi, sehingga kekuatan formal Parpol Islam tidak lagi memiliki ‘bargainning position” yang kuat.. Hal ini dapat tergambar dari hasil Pemilu Legislatif 2004-2009 dimana partai politik Islam tidak memapu memperoleh suaran signifikan untuk masuk dalam tiga kekuatan besar. Apakah realitas tersebut merupakan penjelasan atas fakta sejarah perseteruan, minimal dalam tataran konsep dan ide, bahwa dikotomi Islam dan Nasionalisme sudah tidak ada lagi di Indonesia? Tiga kekuatan politik nasionalis yang bertengger di papan atas, yaitu Partai Demokrat, Golkar dan PDIP benar-benar telah menggambarkan peta aspirasi politik rakyat Indonesia dimana umat Islam merupakan “voter’ terbesar?.

Perspektif Masa Depan
Jika politik dimaknai sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam konteks perjuangan luhur untuk perbaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang selalu disampaikan oleh para kandidat Capres/cawapres Pilpres Juli 2009 mendatang, maka segala bentuk deferensiasi aspirasi politik tanpa harus mengkedepankan labelisasi dan idelogi partai politik, maka hal tersebut bisa dipahami. Pertanyaan yang kemduian muncul adalah : Bagaimana peran ulama yang mungkin akan dimainkan pada masa depan, setidaknya untuk lima atau sepuluh tahun mendatang? Apakah ulama atau kyai hanya akan menjadi “penyedia” sumber daya manusia massa pemilih dengan berbagai motivasi dan kepentingannya, kemudian pasif ataupun relatif aktif dikunjungi oleh calon-calon penguasa ketika menjelang pemilu?
Untuk menjawab secara pasti, bukanlah pekerjaan mudah. Disamping ilmu social, apalagi ilmu politik, kurang dibekali piranti-piranti ilmu untuk memprediksi perilaku politik kelompok atau actor politik, yang tidak kalah pentingnya, gejala social politik yang mungkin akan muncul sebagai dasar atau pijakan memprediksi seringkali tidak konsisten. Namun, sejauh yang bisa ditangkap dari kecenderungan besar saat ini, yaitu adanya gejala politik akomodasi dan representasi yang dilakukan umat. Parpol-parpol Islam atau setidaknya berbaju Islam hanya mampu secara akumulatif meraup kurang lebih 20% suara. Kalkulasi politik paling tidak menggambarkan terdapat kurang lebih 65% suara umat Islam berada pada partai politik berbasis nasionalis lainnya. Prilaku dan peta politik tersebut menggambarkan bahwa Isu-isu bersifat ideologis dan labelisasi agama tidak lagi menggetarkan hati umat. Hal ini dapat dipahami bahwa isu besar yang menjadi hajat hidup dan kepentingan pragmatsme ekonomi berupa kesejahteraan juga menjadi isu kecil dalam semangat perjuangan pribadi rakyat / umat.
Jika mencermati kecenderungan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa peran politik Islam dan ulama di masa mendatang paling tidak mencakup pula tiga langkah strategi besar yaitu : (1) Revitaslisasi peran ekonomi umat melalui lembaga-lembaga ekonomi Islam, (2) Sosialisasi dan reaktulisasi system ekonomi Islam yang berkeadilan, (3) Peran aktif ulama dan pemuka agama lainnya dalam mengawal sekaligus mengkritisi moral penguasa dan bangsa.

0 komentar:

Poskan Komentar